Setelah Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo
dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak kehadiran mobil murah ramah
lingkungan (low cost green car/LCGC), kini giliran Wali Kota Surakarta F.X.
Hadi Rudyatmo ikut-ikutan menolak. Penolakan kepala daerah dari Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan ini dengan alasan
"Kalau orang berbondong-bondong
membeli mobil murah lalu mobil yang lama tidak dijual, jalanan Solo akan macet
luar biasa," kata Rudyatmo, yang menjadi wali kota menggantikan Joko
Widodo, di Surakarta Jumat 20 September 2013.
Menurut dia, arah kebijakan mobil murah
tidak jelas. Selain hanya menambah kemacetan di jalan raya, di wilayahnya sudah
tak mungkin menambah panjang jalan. Rudyatmo juga mengatakan pemerintah
Surakarta sedang merancang manajemen lalu lintas untuk mengatasi kemacetan.
"Ini (program manajemen lalu lintas) belum selesai, sudah ada mobil
murah."
Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga
menyatakan hal yang sama. Dia mengimbau masyarakat di wilayahnya agar tidak
dirugikan oleh hadirnya mobil murah. "Dengan hadirnya mobil itu, Bandung
nanti tambah macet," kata Ridwan, yang baru dilantik awal pekan ini.
Saat ini ia sedang menggagas peralihan
penggunaan transportasi dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. "Jadi,
Bandung gak akan macet, jalan raya juga gak gampang bolong," ujarnya.
Sebelumnya, Gubernur Joko Widodo secara
tegas menolak kehadiran mobil murah di wilayahnya. "Mobil murah itu enggak
bener, yang bener itu transportasi murah. Sekali lagi, enggak bener,"
ujarnya. Menurut dia, pemerintah seharusnya menyiapkan transportasi yang murah,
bukan mobil murah yang bisa memperparah kemacetan.
Sedangkan Ganjar Pranowo menolak mobil
murah karena didatangkan dari negara lain. Mobil buatan asing itu, kata dia,
merupakan bentuk penjajahan ekonomi nasional. "Kalau buatan dalam negeri,
oke. Kalau cuma impor, kita lagi-lagi tak berdaulat. Kita dijajah lagi dengan
mobil murah," kata Ganjar.
Sikap yang berbeda dengan kepala daerah di
Jawa diperlihatkan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Dia
mempersilakan mobil murah dijual di wilayahnya dan tak bisa melarang warganya
membeli kendaraan. "Yang harus dipikirkan, bagaimana dengan masuknya mobil
ini adalah menata kota, kemudian jalan kota, agar kemacetan tidak makin parah,"
ujarnya.
Dia menambahkan, selain masalah penataan
kota dan jalan, masyarakat harus tertib berlalu lintas, dan aparat juga harus
tegas. "Soal kemacetan ini, akan dilakukan penambahan jalan, terutama
dalam meningkatkan infrastruktur yang ada.”
( Sumber Berita )
0 komentar